BeritaSeharian.com - Susunan Kabinet Jokowi-JK digadang-gadang akan lebih ramping seperti yang dijanjikan ketika masa kampanye. Namun kenyataan yang terjadi, saat Jokowi mengumumkan formasi kabinetnya beberapa waktu lalu mengatakan bahwa kabinetnya akan ada 34 kementerian. Artinya, jumlah ini masih sama dengan jumlah kabinet di pemerintahan sebelumnya.
Hanya saja, perbedaan kabinet Jokowi-JK dengan kabinet sebelumnya terletak pada formasi yang akan mengisi 34 kementerian tersebut, yaitu 18 kementerian akan diisi dari kalangan profesional non partai dan 16 dari partai. Dengan jumlah yang diajukan ini, banyak kalangan yang kemudian menilai Jokowi telah gagal memenuhi salah satu janjinya. Kegagalan itu ditengarai semata-mata karena gaya perpolitikan yang ada di Indonesia.
Menurut pengamat politik dari Universitas Mercu Buana, Heri Budianto, kegagalan mewujudkan kabinet Jokowi-JK yang ramping karena terbentur partai politik. Ia berpendapat, bagaimanapun juga Jowoki harus berhadapan dengan realitas politik di mana presiden terpilih harus mengakomodir partai politik yang telah mendukungnya dalam pemilu.
Memberikan kursi kabinet untuk partai adalah suatu keniscayaan. Mau tidak mau, hal itu harus dilakukan. Oleh sebab itu, sebuah usaha perampingan kabinet tentu saja adalah langkah yang terlalu dipaksakan.
Direktur Polcomm Institute itu juga berpendapat, dengan jumlah kabinet Jokowi-JK yang masih sama dengan kabinet Indonesia Bersatu jilid II masa kepemimpinan presiden Susilo Bambang Yudhoyono menunjukkan Jokowi tidak konsisten dengan janji-janjinya.
Begitulah menurut Heri Budianto seperti yang dilansir okezone.com, Jumat (19/09/2014)
0 Comments