JAKARTA – Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri pada 2003 sampai 2004, Sudjadnan Parnohadiningrat, didakwa menyelewengkan uang negara sebesar Rp11 miliar dalam 12 penyelenggaraan sidang dan konferensi internasional di Kementerian Luar Negeri pada kurun 2004 sampai 2005, serta memperkaya diri dan/atau orang lain dan/atau korporasi sebesar Rp4,57 miliar.
Menurut Jaksa Penuntut dari Komisi Pemberantasan Korupsi, Ahmad Burhanuddin, mantan Menteri Luar Negeri, Noer Hassan Wirajuda, turut kecipratan dari Sudjanan.
"Terdakwa memperkaya Hassan Wirajuda sebesar Rp440 juta," kata Ahmad, saat membacakan berkas dakwaan Sudjadnan, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu (26/3/2014).
Pada 2004 sampai 2005, Hassan memerintahkan Sudajdnan supaya Kementerian Luar Negeri lebih sering menggelar sidang dan pertemuan internasional dengan menggunakan dana cadangan. Alasannya adalah sebagai sarana belajar mengadakan suatu persidangan.
Selain memperkaya diri sendiri sebesar Rp330 juta, Jaksa Ahmad menyatakan Sudjadnan turut memperkaya dua anak buahnya, Warsita Eka dan I Gusti Putu Adnyana, masing-masing sebesar Rp15 juta dan Rp165 juta. Sementara itu, Kepala Bagian Pengendali Anggaran Kemenlu Suwartini Wirta menerima Rp110 juta.
Jaksa Ahmad melanjutkan bahwa Sekretariat Kemenlu kecipratan Rp110 juta dan Direktur Jenderal Kemenlu yang membidangi kegiatan mendapat Rp50 juta.
Jaksa Ahmad menambahkan, pihak-pihak lain yang menerima uang harap itu adalah Hasan Kleib sebesar Rp100 juta, Djauhari Oratmangun (sekarang Duta Besar RI untuk Rusia) sebesar Rp100 juta, Iwan Wiranata Admaja sebesar Rp75 juta dan Rp1,45 miliar, pembayaran pajak PT Pactoconvex Niaga pada 2004 dan 2005 masing-masing Rp500 juta, serta pembayaran jasa konsultan fiktif PT Pactoconvex dan PT Royalindo sebesar Rp600 juta.
Hingga berita ini diturunkan, Okezone masih berupaya meminta tanggapan dari Hasan Wirajuda yang dikenal sebagai kakak mantan Wali Kota Tangerang, Wahidin Halim itu.
Sumber: http://news.okezone.com/read/2014/03/26/339/960993/hassan-wirajuda-kecipratan-duit-korupsi-kemenlu
0 Comments